Kepala sekolah dari berbagai tingkatan di seluruh Jawa Barat diimbau agar mewaspadai orang yang membawa surat dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa sekolah mereka akan mendapatkan bantuan dana pembangunan sekolah. Selain menunjukkan surat dari Ditjen Dikdasmen, mereka juga menyertakan lampiran yang menggambarkan seolah-olah sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan dari Kemendiknas melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
”Jika mendapatkan surat seperti itu, itu surat palsu. Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak pernah menerbitkan dan menerima surat tentang bantuan dana pembangunan sekolah itu,” kata Koordinator Humas dan Hukum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Arden Lumbantoruan, S.H. di Bandung, Kamis (27/5).
Menurut Arden Lumbantoruan, Koordinatoriat Humas dan Hukum Disdik Jabar telah menerima pengaduan dari sejumlah kepala sekolah di Jawa Barat, khususnya dari Sumedang, Garut, Bogor, dan Subang yang menanyakan keaslian surat dan program bantuan dana pembangunan sekolah itu. Menghadapi setiap pengaduan, Koordinatoriat Humas dan Hukum Disdik Jabar menyatakan bahwa program seperti itu tidak pernah ada, bahkan pihaknya telah melakukan pengecekan yang hasilnya menunjukkan bahwa surat tersebut palsu dan memiliki banyak kejanggalan.
Dalam surat yang diberi nomor Dji/Dt.IV/5/PP.00.9/471/2010, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Suyanto, Ph.D. seakan-akan menerbitkan surat tertanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan kepada para kepala sekolah yang intinya, mereka akan mendapatkan bantuan dana pembangunan sekolah. Untuk kelanjutan penerimaan dan pencairan bantuan tersebut, kepala sekolah diminta menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyudin Zarkasy.
Kadisdik Jabar yang diminta agar dihubungi bernama Drs. H. Moh. Wahyudin Zarkasy, Ak. Sebagian surat mencantumkan namanya Dr. H. Moh.Wahyudin Zarkasy, Ak. di nomor telepon 081282227599 dan atau di nomor 081398033343. ”Satu surat mencantumkan titelnya Drs., sementara surat yang lain Dr. Nomor telepon yang dicantumkan tentu saja itu bukan nomor Kadisdik Jabar. "Memang kalau dihubungi, nomor itu ada yang mengangkat. Tetapi meskipun ia mengaku bernama Wahyudin Zarkasy, itu bukan nomor beliau yang sebenarnya,” jelas Arden. (http://www.pikiran-rakyat.com)